September 19, 2020
Gaji Karyawan Selama Masa Pandemi

Krisis Ekonomi, Yuk Simak Ketentuan Gaji Karyawan Selama Masa Pandemi

Setiap Gubenur yang ada di Indonesia, diminta oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) untuk melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja atau buruh. Hal tersebut dikarenakan kondisi pandemi corona yang masih belum berakhir. Pandemi tersebut berdampak ke segala aspek terutama perekonomian. Oleh sebab itu, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan beberapa ketentuan mengenai gaji karyawan. Berikut ulasannya.

Ketentuan Gaji Buruh/Pekerja Perusahaan Selama Masa Pandemi

1. Berdasarkan Surat Edaran

Dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan No. M/3/HK/04/III/2020 yang telah ditandatangani oleh Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan pada 17 Maret 2020 ini menjelaskan bahwa bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pengawasan (ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dari dokter sehingga tidak masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan. Maka upahnya tetap dibayarkan secara penuh tanpa adanya potongan.

Karyawan Selama Masa Pandemi

Sedangkan bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan terduga atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terkait Covid-19 sehingga diharuskan untuk melakukan isolasi atau karantina secara mandiri menurut keterangan dokter. Maka untuk upahnya akan dibayarkan secara penuh selama menjalani masa isolasi atau karantina. Dan bagi pekerja atau buruh yang tidak bisa masuk kerja karena penyakit Covid-19 dibuktikan dengan keterangan dokter. Maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kebijakan yang dibuat pemerintah daerah masing-masing membuat perusahaan menyesuaikan keadaannya dengan kebijakan tersebut, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerjanya tidak masuk kerja. Dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh.

Menteri Ketanagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan bahwa surat edaran ini diterbitkan dengan mempertimbangkan meningkatnya penyebaran virus corona yang sedang mewabah di beberapa wilayah Indonesia saat ini. Serta dengan memperhatikan pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk melindungi pekerja/buruh dan kelangsungan usaha.

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pada poin ketiga di Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan No. M/3/HK/04/III/2020 tentang Perlindungan Buruh/Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, yaitu pekerja atau buruh yang tidak masuk karena terkena penyakit Covid-19 tetap dibayar namun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perundang-undangan yang dimaksud adalah Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Karyawan Selama Masa Pandemi ini

Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa perusahan harus tetap membayar karyawan yang tidak bekerja karena sakit dengan syarat harus memberikan surat keterangan dari dokter. Sedangkan untuk pasien Covid-19 setidaknya tidak bisa sembuh dalam kurun waktu sehari bahkan dalam kondisi yang terburuk tentunya memerlukan perawatan hingga berbulan-bulan lamanya. Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut juga menjelaskan perusahaan juga berhak melakukan pemotongan gaji hingga pemberhentian kerja.

Syarat-syaratnya yang harus dipenuhi apabila pekerja atau buruh suatu perusahaan mengalami sakit hingga lebih dari satu hari seperti terkena dampak dari virus Corona yaitu untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upah, untuk 4 bulan kedua dibayar 75% dari upah, untuk 4 bulan ketiga dibayar 50% dari upah, dan untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha.

Itulah ketentuan gaji buruh atau pekerja di perusahaan selama masa pandemi corona seperti ini. Pekerja sendiri merupakan aset terpenting dalam perusahaan sehingga perlu bagi perusahaan untuk memberikan jaminan gaji dan kesehatan. Dalam rangka melakukan itu, seorang pemilik perusahaan harus bisa mengurus dan memperhatikan tata kelola pekerjanya, agar tetap bisa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan perusahaan demi mencegah virus corona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *